Berita Paripurna

RAPAT PARIPURNA KE-1 MASA PERSIDANGAN II DPRK ACEH UTARA TAHUN SIDANG 2019 DALAM RANGKA PENYAMPAIAN RANCANGAN QANUN TENTANG LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN APBK ACEH UTARA TAHUN ANGGARAN 2018

  • by Admin
  • Senin, 25 Jun 2019, 11:06:21 WIB - 79 View

Berdasarkan Hasil Keputusan Rapat Badan Musyawarah DPRK Aceh Utara tanggal 24 Juni 2019, telah menetapkan bahwa Rapat Paripurna ke-1 Masa Persidangan II DPRK Aceh Utara Tahun Sidang 2019, dengan acara Penyampaian dan Penyerahan Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Utara Tentang Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBK Aceh Utara Tahun Anggaran 2018  dilaksanakan pada hari ini.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Pada Pasal 46 ayat (1) huruf g dan h  menyebutkan bahwa Gubernur / Wakil Gubernur,  Bupati / Wakil Bupati,  Wali Kota / Wakil Wali Kota  berkewajiban :

  1. Huruf g “Melaksanakan dan mempertanggung jawabkan Pengelolaan Keuangan Aceh dan Kabupaten / Kota  secara transparan”.
  2. Huruf h “Menyampaikan Rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten / Kota dihadapan  Paripurna  DPRA / DPRK”.

Untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 320  ayat (1)  Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014  Tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi :

Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD  kepada DPRD dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan     Pemeriksa  Keuangan   paling  lambat    6 (enam)   bulan setelah Tahun Anggaran berakhir.

Pemerintah Kabupaten Aceh Utara telah menyampaikan Buku Rancangan Qanun tersebut kepada Pimpinan DPRK Aceh Utara dengan Suratnya Nomor : 800 / 96 / 2019  tanggal 17 Juni 2019,  perihal Penyampaian Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Utara  Tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBK Aceh Utara Tahun Anggaran 2018. 

Laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBK Aceh Utara Tahun Anggaran 2018  telah dilakukan Audit oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dan hasil Pemeriksaan BPK tersebut telah disampaikan kepada Pimpinan DPRK Aceh Utara tanggal  27 Mei  2019,  dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian  (WTP). 

Adapun materi Laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBK sesuai dengan Pasal 320 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014  Tentang Pemerintahan Daerah   adalah berupa Laporan Keuangan yang memuat paling sedikit  meliputi  sebagai  berikut :

  1. Laporan Realisasi Anggaran.
  2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran lebih.
  3. Neraca.
  4. Laporan Operasional.
  5. Laporan Arus Kas.
  6. Laporan Perubahan Ekuitas
  7. Catatan Atas Laporan Keuangan yang dilampiri dengan Ikhtisar Laporan Keuangan BUMD.

Penyampaian Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Utara  Tentang Laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBK Aceh Utara Tahun Anggaran 2018 dan dilanjutkan dengan Penyerahan Rancangan Qanun tersebut  oleh  Bupati Aceh Utara  Saudara H. Muhammad Thaib kepada Pimpinan DPRK Aceh Utara.

Adapun Rancangan Qanun Tentang Laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBK Aceh Utara Tahun Anggaran 2018  yang baru saja diserahkan oleh Bupati Aceh Utara,  akan dilakukan penelitian dan pembahasan oleh Komisi-komisi dengan SKPK terkait, hasil pembahasan dimaksud akan diserahkan kepada  Gabungan Komisi untuk dirumuskan sebagai Laporan Gabungan Komisi melalui Pleno Gabungan Komisi.  serta hasil kerjanya akan dilaporkan pada Rapat Paripurna DPRK Aceh Utara yang akan datang.

Berkaitan dengan pembahasan LPJ ini, kami harapkan kepada Saudara Bupati agar kepada seluruh SKPK utamanya Pimpinan SKPK untuk tidak memberi izin keluar daerah atau menunda perjalanan dinas keluar daerah selagi pembahasan LPJ oleh DPRK Aceh Utara terhitung dari tanggal 28 Juni  s/d  30  Juni 2019,    Hal ini semata-mata untuk kelancaran dan ketepatan waktu sesuai yang dijadwalkan Badan Musyawarah kepada Anggota DPRK Aceh Utara.

Dengan selesainya Penyampaian dan Penyerahan Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Utara Tentang Laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBK Aceh Utara Tahun Anggaran 2018 oleh Bupati Aceh Utara, maka berakhirlah Rapat Paripurna ke-1 Masa Persidangan II DPRK Aceh Utara Tahun Sidang 2019  pada hari ini.

Atas nama Pimpinan Dewan mengucapkan terimakasih kepada Saudara Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara, para Anggota Dewan yang terhormat beserta seluruh para undangan yang telah berhadir mengikuti Rapat Paripurna pada hari yang berbahagia ini

Informasi Terkait